Radarsulawesi.com, Kabaena — Kondisi layanan kesehatan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali menjadi sorotan. Minimnya sarana transportasi kesehatan membuat pasien yang membutuhkan rujukan medis ke rumah sakit rujukan harus menempuh perjalanan laut menggunakan perahu sewaan dengan biaya yang tidak sedikit, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp17 juta.
Situasi ini dialami oleh sejumlah pasien dalam kondisi darurat yang memerlukan penanganan lanjutan di rumah sakit yang berada di luar Pulau Kabaena. Tidak tersedianya ambulans laut maupun kapal medis memaksa keluarga pasien menyewa perahu nelayan sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawa.
Salah satu warga Sahrul Gelo dalam unggahan Facebooknya menyampaikan kesedihannya terhadap kondisi memperihatinkan yang dialami warga di Kabaena.
Dalam caption unggahannya ia mengungkapkan dalam sepekan terakhir terdapat empat jenazah warga Kabaena yang harus diseberangkan dari Kasipute. Mirisnya, karena ketiadaan fasilitas pemerintah yang siap pakai, warga harus menyewa perahu kayu (bodi batang) atau speedboat swasta.
“Biaya yang digunakan untuk carter perahu minimal Rp 5 juta, sementara menggunakan speedboat bisa mencapai Rp 17 juta,” tulis Sahrul, Minggu (18/1/2026).
Sahrul menceritakan betapa beratnya beban keluarga yang sedang berduka, apalagi bagi mereka yang kurang mampu. Biaya transportasi jenazah yang fantastis itu harus ditanggung setelah sebelumnya keluarga juga terbebani biaya pengobatan.
“Bayangkan kalau kita dalam posisi sebagai keluarga si mayit yang sementara mengalami kesedihan… harus kasak-kusuk mencari kendaraan menyeberang serta biaya sebesar itu,” lanjutnya.
Padahal kata ia, dia telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bombana melalui layanan PSC 119. Fakta yang terungkap cukup mengejutkan: Pemda sebenarnya memiliki armada speedboat ambulans laut lengkap dengan alokasi anggaran BBM khusus pengangkutan jenazah.
“Namun sayangnya, saat ini speedboat tersebut dalam kondisi rusak sehingga belum dapat difungsikan,” ungkap Sahrul dalam postingan lanjutannya.
Tak hanya milik Pemda, layanan pengantaran gratis dari perusahaan PT TMS yang biasanya menjadi alternatif juga dikabarkan tidak beroperasi karena armada speedboat mereka pun mengalami kerusakan.
Kondisi diperparah dengan fasilitas dermaga atau tempat berlabuh speedboat milik Dinkes yang tampak memprihatinkan dan roboh, sehingga tidak bisa digunakan. Sahrul mengkritik keras pola kerja pemerintah yang dinilai hanya mampu mengadakan barang namun gagal dalam perawatan.
“Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, jangan hanya mampu menyediakan fasilitas tapi tidak mampu merawatnya,” tegasnya.
Dampak dari rusaknya fasilitas ini sangat nyata. Dalam postingan terbarunya bertajuk “KABAENA DARURAT AMBULANS LAUT”, Sahrul membagikan foto dan video pasien dari Pulau Kabaena yang terpaksa dirujuk ke Kasipute menggunakan perahu kayu sederhana.
Padahal, kondisi cuaca laut sedang tidak bersahabat sesuai prediksi BMKG. Hal ini dinilai sangat membahayakan nyawa pasien dan keluarga yang mengantar.
Melalui unggahannya, Sahrul mendesak para wakil rakyat dan Pemda Bombana untuk memastikan APBD 2026 mengalokasikan dana yang cukup tidak hanya untuk BBM, tetapi juga biaya pemeliharaan rutin kapal, gaji operator, serta pembangunan kembali dermaga yang layak dan strategis agar bisa digunakan 24 jam tanpa terpengaruh pasang surut air laut.
Ia juga berharap agar instansi terkait segera mensosialisasikan nomor kontak darurat yang jelas kepada seluruh pemerintah desa di Pulau Kabaena jika armada sudah beroperasi kembali.
“Semoga ada kesadaran dari pihak terkait untuk memperhatikan masalah ini dan tidak berlindung di balik efisiensi anggaran,” pungkasnya.
Hingga kini, keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan krusial di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Kabaena, yang membutuhkan langkah cepat dan berkelanjutan dari pemerintah (Red).
