Radarsulawesi.com, Muna – Kondisi fasilitas kesehatan di RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan setelah seorang dokter kandungan mengungkapkan minimnya alat operasi yang tersedia di rumah sakit tersebut. Keluhan ini memicu perhatian publik, terutama karena menyangkut keselamatan ibu dan bayi. Pada Kamis (20/11/2025).
Keluhan tersebut diungkapkan sang dokter dalam unggahan Instagram storynya. Akun @ruhwati_docatyspog mengungkapkan bahwa pada hari tersebut terdapat tiga pasien yang harus menjalani operasi Sectio Caesarea (SC) secara cito, namun ruang bedah hanya memiliki dua set kain operasi yang siap pakai.
Ia juga menyebut kain penutup pasien dan jubah operasi yang penting untuk sterilisasi sudah berulang kali diminta, namun tak kunjung tersedia.
“Pasien rencana SC cito 3 orang, set kain yang siap hanya 2 paket… kain penutup pasien dan baju jubah operasi diminta tidak pernah ada,” tulisnya.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa kebutuhan kain operasi yang harganya relatif murah tidak diprioritaskan, sementara belanja lain justru cepat direalisasikan.
Unggahan itu turut memuat foto kondisi ruang operasi, menunjukkan salah satu asisten yang tampak tidak mengenakan jubah operasi steril. Sang dokter menegaskan bahwa hal itu bukan rekayasa.
“Jangan sampai dikira hoaks atau saya mengada-ada, ini buktinya asistennya tidak pakai jubah,” tulisnya dalam unggahan lain.
“Siapa saja yg baca story ini, tolong disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kab. Muna atau Aparat Penegak Hukum, sekaligus Komite Akreditasi RS seluruh Indonesia, spy sidak sesekali di RSUD Muna ini… Jangan alasan tak ada uang, SC sj perhari minimal 5 pasien itu sdh 35juta klaimnya dr BPJS. Jgn alasan efisiensi pemda sementara jalanz bisa, haha hihi kasi keliatan gigi semua bisa, enakkan kalian jalan kemana2 sementara jasa berbulan tak terbayar??? Sama akreditasi dpt bintang 5 paripurna, parameternya apaaa????,”ungkapnya.
Dalam story lainnya, sang dokter meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, aparat penegak hukum, termasuk Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan inspeksi mendadak terhadap kondisi RSUD tersebut.
Ia menyinggung dugaan ketidakefisienan pengelolaan anggaran rumah sakit, termasuk pengadaan alat CT Scan senilai sekitar Rp 15 miliar yang menurutnya kini tidak dimanfaatkan optimal.
“Bayangkan harga CT Scan 15M langsung diadakan dan sekarang barangnya diduga hanya disimpan di gudang. Asal tahu saja, 15M bisa bayar insentif nakes dua tahun berturut-turut,” tulisnya.
Sang dokter juga menyebut bahwa rata-rata operasi SC di RSUD Muna mencapai minimal lima pasien per hari, dengan total klaim BPJS yang menurutnya bisa mencapai sekitar Rp 35 juta per hari.
“Jangan alasan tidak ada uang… SC saja per hari minimal 5 pasien itu sudah 35 juta klaimnya dari BPJS,” tulisnya.
Unggahan ini semakin memicu perhatian warganet setelah sang dokter mempertanyakan status akreditasi rumah sakit yang disebutnya memperoleh bintang 5 paripurna, namun dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Akreditasi dapat bintang 5 paripurna, parameternya apa?” tulisnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD dr. H.L.M. Baharuddin Muna maupun Pemerintah Kabupaten Muna belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut.
Editor: Redaksi
